Izin Usaha di KEK Sanur: Proses Perizinan lewat OSS

Izin usaha KEK Sanur adalah rangkaian perizinan berusaha berbasis risiko yang wajib dipenuhi pelaku usaha untuk beroperasi secara legal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Izin usaha ini diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan diawasi oleh Administrator KEK Sanur serta Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Apa Itu Izin Usaha di KEK Sanur?

Secara hukum, KEK Sanur adalah Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan dan Pariwisata yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2023 tentang KEK Sanur dan dioperasikan di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan/atau entitas terkait, dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) sebagai BUMN induk sektor pariwisata (fakta publik per 2024).

Izin usaha KEK Sanur merujuk pada:

• NIB (Nomor Induk Berusaha) yang mencantumkan lokasi di KEK Sanur; dan
• izin-izin turunan (lokasi, lingkungan, bangunan, sektor kesehatan/pariwisata, dan lain-lain) yang diwajibkan melalui OSS berbasis risiko sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

Seluruh perizinan berusaha di KEK, termasuk perizinan KEK Sanur, mengikuti kerangka UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya (khususnya PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengalami beberapa perubahan, serta aturan sektoral seperti di bidang kesehatan, lingkungan, dan bangunan gedung). Angka, istilah dan rezim perizinan di bawah ini merujuk pada regulasi yang berlaku dan informasi yang tersedia publik, terakhir ditelaah per Juni 2026. Regulasi dapat berubah; verifikasi wajib dilakukan sebelum eksekusi.

Struktur Perizinan Berbasis Risiko di KEK Sanur

Kerangka perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based licensing) untuk KEK Sanur pada dasarnya sama dengan wilayah Indonesia lain, dengan dua perbedaan utama:

1. Terdapat fasilitas dan kemudahan khusus KEK (fiskal dan non-fiskal) yang hanya berlaku jika pelaku usaha terdaftar dan beroperasi secara sah dalam area KEK, dan
2. Ada peran tambahan Administrator KEK dalam verifikasi, rekomendasi, dan koordinasi perizinan.

Secara garis besar, izin berusaha KEK Sanur mencakup lima lapis:

1. Legal entity & NIB (PT PMA atau PT lokal, lalu penerbitan NIB lewat OSS dengan lokasi di KEK Sanur).
2. Perizinan dasar (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, lingkungan, dan bangunan gedung).
3. Perizinan usaha umum (izin berusaha sesuai KBLI dan tingkat risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, tinggi).
4. Perizinan usaha sektor kesehatan (izin RS, klinik, lab, fasilitas penunjang medis, yang diatur Kementerian Kesehatan dan dinas terkait; sangat ketat).
5. Registrasi fasilitas KEK untuk memperoleh insentif (misalnya fasilitas PPN/PPnBM, PPh, kepabeanan, dan kepelabuhanan yang diatur di PP KEK dan PMK terkait).

Untuk keperluan halaman ini, fokus utama adalah arus proses di OSS (mencakup NIB hingga izin berusaha) dan interaksinya dengan Administrator KEK Sanur.

Peran Pelaku Usaha Utama vs Penunjang di KEK Sanur

PP KEK Sanur (PP No. 41/2023) membedakan beberapa kategori kegiatan usaha, yang praktiknya bisa dibagi menjadi:

• Pelaku usaha utama – misalnya rumah sakit internasional, rumah sakit spesialis, klinik, fasilitas kesehatan berteknologi tinggi, hotel terintegrasi dengan layanan kesehatan, fasilitas wellness medis yang menjadi inti value proposition kawasan.
• Pelaku usaha penunjang – misalnya F&B, retail, kantor jasa profesional, laundry, logistik internal, penyedia alat kesehatan, farmasi, IT, manajemen fasilitas, dan usaha penunjang pariwisata kesehatan lainnya.

Dampaknya terhadap izin berusaha KEK Sanur:

• Pelaku usaha utama di sektor kesehatan menghadapi perizinan sektor yang lebih kompleks (persyaratan SDM, standar pelayanan, akreditasi, hingga tata kelola klinis).
• Pelaku usaha penunjang umumnya mengikuti proses OSS standar, dengan pengawasan sektoral (misalnya untuk makanan, farmasi, alat kesehatan, jasa keuangan, dan sebagainya).
• Keduanya sama-sama membutuhkan land/space arrangement yang sah di atas HPL KEK Sanur (biasanya HGB di atas HPL atau perjanjian lain yang diakui hukum), yang proses kontraktualnya terpisah dari OSS namun akan dimintakan buktinya saat perizinan lokasi/bangunan.

Alur Utama Perizinan OSS KEK Sanur

Di bawah ini adalah alur ringkas perizinan berusaha di KEK Sanur lewat OSS berbasis risiko untuk investor korporasi (PT PMA atau PT lokal). Detail dapat berbeda berdasarkan sektor dan skala proyek.

Langkah	Output utama	Catatan kunci (per Juni 2026)
1. Bentuk badan usaha	Akta pendirian PT, SK Kemenkumham	Untuk investor asing: PT PMA dengan komposisi saham sesuai daftar positif investasi dan aturan Kesehatan/Pariwisata.
2. Registrasi akun OSS	Akun OSS RBA	OSS berbasis risiko dikelola BKPM/Kementerian Investasi. Gunakan data legal entity yang sudah sah.
3. Ajukan NIB	NIB + profil kegiatan usaha	Memilih KBLI, lokasi di KEK Sanur, dan skala usaha. NIB menjadi identitas usaha dan dasar perizinan berikutnya.
4. Penuhi persyaratan dasar	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, persetujuan lingkungan (jika wajib), dan perizinan bangunan	Memerlukan bukti penguasaan lahan/ruang di KEK (perjanjian HGB atau perjanjian sewa/bentuk lain di atas HPL).
5. Izin berusaha sektoral	Izin operasional/komersial sektor terkait	Untuk RS/klinik: izin operasional Kemenkes/dinas kesehatan, registrasi fasilitas kesehatan, dan akreditasi.
6. Registrasi fasilitas KEK	Penetapan sebagai pelaku usaha KEK	Menjadi dasar pengajuan fasilitas fiskal dan non-fiskal KEK sesuai PP dan PMK terkait.

Pada praktiknya, tahapan ini sering overlap dan memerlukan koordinasi simultan dengan Administrator KEK Sanur, pengelola kawasan, konsultan hukum, dan konsultan perizinan. Jika Anda mempertimbangkan proyek nyata, plan your trip untuk persiapan kunjungan lapangan dan diskusi awal via WhatsApp dengan mitra setup kami.

Langkah Detail: NIB KEK Sanur lewat OSS

NIB KEK Sanur adalah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh OSS dengan menempatkan lokasi usaha Anda di wilayah KEK Sanur sebagaimana dipetakan dalam sistem (berdasarkan koordinat dan peraturan tata ruang KEK). NIB menggabungkan fungsi:

• Identitas usaha (setara TDP era lama),
• nomor pendaftaran BPJS (dalam beberapa kasus),
• nomor kepesertaan wajib pajak badan (dikaitkan dengan NPWP), dan
• “payung” yang mencantumkan KBLI yang ingin dijalankan.

Prasyarat NIB untuk KEK Sanur

Sebelum mengajukan NIB KEK Sanur, umumnya diperlukan:

• Badan usaha terbentuk: PT PMA/PM dengan akta dan SK Kemenkumham.
• NPWP badan (atau NIK/NPWP pengurus untuk usaha individu – kurang relevan untuk investor KEK Sanur skala menengah-besar).
• Rencana kegiatan usaha termasuk KBLI yang akan dipilih, estimasi investasi, tenaga kerja, dan kebutuhan lahan/ruang.

Proses Pengajuan NIB

Garis besar proses di OSS:

1. Login ke OSS RBA menggunakan akun yang telah dibuat.
2. Memilih jenis badan usaha (PT, PMA/PM) dan memasukkan data legal entity (akta, SK, NPWP).
3. Memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai dengan rencana usaha.
4. Menentukan lokasi usaha – pada tahap ini, Anda harus menunjuk lokasi di KEK Sanur yang sudah dikontrakkan/direncanakan, sesuai dengan peta zonasi.
5. Memasukkan data rencana investasi, tenaga kerja, dan kebutuhan perizinan tambahan (lingkungan, bangunan, sektor teknis).
6. OSS mengeluarkan NIB dan daftar komitmen perizinan lanjutan (commitment list) berdasarkan tingkat risiko usaha dan sektor.

Untuk risiko rendah, NIB sendiri sudah setara izin berusaha. Untuk risiko menengah dan tinggi, NIB baru menjadi izin dasar, yang efektif penuh setelah komitmen dipenuhi (misalnya dokumen lingkungan, persetujuan bangunan, izin sektor kesehatan).

Kesesuaian Ruang, Lingkungan, dan Bangunan di KEK Sanur

Karena KEK Sanur berdiri di atas HPL milik entitas pengelola, pelaku usaha tidak memiliki tanah hak milik langsung di kawasan. Biasanya pelaku usaha memegang:

• HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL – untuk pelaku usaha yang membangun sendiri fasilitas (misalnya RS, hotel besar); atau
• perjanjian sewa/kerja sama penggunaan bangunan – untuk tenant di gedung yang sudah dibangun pengelola KEK.

Struktur spesifik (HGB, BOT, JV, atau skema hybrid) ditentukan melalui negosiasi komersial dengan pengelola KEK dan harus memenuhi hukum pertanahan Indonesia. Dari sisi perizinan, yang penting adalah:

1. Anda memiliki bukti penguasaan ruang yang diakui; dan
2. lokasi dan peruntukan kegiatan usaha Anda selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang KEK Sanur sebagaimana diatur di PP dan peraturan daerah/keputusan kepala daerah pendukung.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Dalam kerangka OSS, izin lokasi era lama digantikan dengan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Untuk kawasan seperti KEK Sanur, KKPR sering kali lebih terstruktur karena zonasi sudah ditetapkan dalam PP KEK. Namun, data teknis zonasi dan proses KKPR di KEK Sanur bisa mengalami pembaruan oleh Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait.

Umumnya prosesnya:

• Pengajuan permohonan KKPR melalui OSS dengan menyebutkan lokasi plot di KEK Sanur.
• OSS melakukan integrasi ke sistem tata ruang nasional dan/atau data zona KEK.
• Jika sesuai, dikeluarkan persetujuan KKPR; jika tidak, perlu penyesuaian lokasi atau fungsi bangunan.

Persetujuan Lingkungan: UKL-UPL atau Amdal

Kegiatan berisiko menengah tinggi dan tinggi, terutama fasilitas kesehatan (RS, klinik besar, laboratorium, fasilitas limbah medis), biasanya wajib:

• Menyusun UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) untuk kategori dampak moderat; atau
• Menyusun Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk dampak besar dan penting.

Penentuan apakah proyek di KEK Sanur membutuhkan UKL-UPL atau Amdal bergantung pada parameter yang diatur dalam peraturan lingkungan hidup (misalnya kapasitas tempat tidur RS, luas lahan, volume limbah, dan indikator lain). Per Juni 2026, kriteria ini merujuk pada ketentuan turunan UU Cipta Kerja di bidang lingkungan (PP dan Permen LHK), yang telah beberapa kali direvisi. Karena angka ambang (threshold) dapat berubah, periksa langsung ke konsultan lingkungan dan sistem OSS untuk status terkini.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Perizinan bangunan di era OSS tidak lagi memakai istilah “IMB” dan beralih ke PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) serta SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Di KEK Sanur:

• PBG dibutuhkan untuk pembangunan baru, perluasan, atau renovasi signifikan.
• SLF diterbitkan setelah pemeriksaan kesesuaian bangunan dengan PBG dan standar teknis (struktur, proteksi kebakaran, aksesibilitas, standar kesehatan untuk RS/klinik, dan lain-lain).

Koordinasi PBG/SLF di KEK Sanur melibatkan pemerintah daerah setempat (Kota Denpasar/Provinsi Bali) dan Administrator KEK. Untuk proyek RS/klinik, standar teknis ke-Kementerian Kesehatan (misalnya standar ruang bedah, isolasi, ICU) juga menjadi referensi desain dan verifikasi.

Izin Berusaha Sektoral: Kesehatan di KEK Sanur

KEK Sanur diposisikan sebagai kawasan pariwisata kesehatan internasional. Artinya, pelaku usaha utama di sektor kesehatan berhadapan dengan perizinan sektor yang lebih padat dibanding usaha penunjang.

Izin Rumah Sakit di KEK Sanur

Untuk mendirikan dan mengoperasikan rumah sakit di KEK Sanur, pelaku usaha harus memenuhi ketentuan UU Rumah Sakit dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Menteri Kesehatan dan standar akreditasi). Secara garis besar:

1. Memperoleh NIB dengan KBLI rumah sakit dan lokasi di KEK Sanur.
2. Memenuhi komitmen lingkungan (UKL-UPL/Amdal) dan PBG/SLF dengan standar RS.
3. Mengajukan izin operasional rumah sakit melalui OSS yang akan terhubung ke sistem perizinan Kementerian Kesehatan.
4. Memenuhi persyaratan:
   • Struktur organisasi dan penanggung jawab medis/non-medis;
   • Standar jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan (dokter spesialis, perawat, farmasi, dsb);
   • Standar sarana dan prasarana (ruang IGD, ICU, kamar operasi, isolasi, farmasi, radiologi, lab, dsb.);
   • Standar mutu dan keselamatan pasien, termasuk rencana akreditasi.

Banyak RS di kawasan khusus (termasuk KEK lain) menjalani proses pra-konsultasi intensif dengan Kementerian Kesehatan sebelum groundbreaking, untuk menyamakan desain dan standar dengan regulasi. Pendekatan serupa direkomendasikan di KEK Sanur.

Izin Klinik, Laboratorium, dan Fasilitas Penunjang Medis

Untuk klinik dan laboratorium di KEK Sanur, alur umum:

• NIB dengan KBLI klinik/lab;
• Persetujuan lingkungan (jika wajib) – khususnya untuk lab dengan limbah B3;
• PBG/SLF untuk bangunan klinik/lab;
• Pengajuan izin operasional klinik/lab melalui OSS, yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan/atau Kementerian Kesehatan.

Persyaratan akan meliputi:

• Tenaga kesehatan dengan STR dan SIP yang valid;
• Standar ruang dan peralatan sesuai kategori klinik (utama, pratama, gigi, estetika, dsb.) atau tipe lab;
• Sistem pengelolaan limbah (khusus B3) dan kerja sama dengan pihak pengolah limbah berizin.

Usaha Wellness, Spa Medis, dan Pariwisata Kesehatan

KEK Sanur juga membuka ruang untuk usaha wellness, spa dengan unsur medis, dan layanan pariwisata kesehatan lainnya. Di sini, garis batas antara jasa pariwisata dan jasa kesehatan menjadi penting secara regulasi:

• Layanan yang mengandung tindakan medis (misalnya tindakan invasif, terapi dengan obat tertentu, prosedur estetika medis) cenderung diklasifikasikan sebagai layanan kesehatan dan harus mengikuti izin sektor kesehatan.
• Layanan yang bersifat spa/wellness non-medis umumnya masuk ke sektor pariwisata (KBLI jasa spa, wellness tourism) dengan perizinan yang relatif lebih sederhana, namun tetap harus mematuhi standar kebersihan, keselamatan, dan ketenagakerjaan.

Banyak konsep bisnis di KEK Sanur yang bersifat hibrid. Sebaiknya struktur bisnis dan izin disusun dengan bantuan konsultan yang memahami garis regulasi Kemenparekraf dan Kemenkes untuk menghindari salah klasifikasi.

Peran Administrator KEK Sanur dalam Perizinan

Administrator KEK Sanur adalah badan pengelola yang mewakili pemerintah dalam memfasilitasi, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan usaha di kawasan. Berdasarkan kerangka umum KEK di Indonesia, peran Administrator meliputi:

• Memberikan informasi dan klarifikasi mengenai zonasi, jenis usaha yang diperbolehkan, dan fasilitas KEK.
• Merekomendasikan penetapan pelaku usaha KEK dan, dalam beberapa kasus, memberikan rekomendasi teknis untuk proses OSS.
• Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk percepatan perizinan dan fasilitasi hambatan di lapangan.
• Melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan usaha di KEK ke Dewan Nasional KEK dan instansi terkait.

Dalam praktik, sebagian besar alur OSS tetap berjalan secara elektronik. Namun, untuk proyek bernilai besar (RS, hotel integrasi, fasilitas kesehatan unggulan), engagement awal dengan Administrator KEK menjadi krusial untuk:

• Menyelaraskan rencana bisnis dengan rencana pengembangan KEK Sanur;
• Memastikan ketersediaan lahan/ruang dan integrasi infrastruktur (jalan, utilitas, jaringan fiber, fasilitas limbah);
• Memahami roadmap fasilitas fiskal yang bisa diakses jika proyek memenuhi kriteria minimal investasi dan sektor prioritas.

Fasilitas Fiskal & Ambang Investasi (Sekilas)

Fasilitas fiskal dan non-fiskal di KEK diatur di tingkat nasional (UU KEK dan PP KEK) dan dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan dan regulasi teknis lain. PP No. 41/2023 menetapkan KEK Sanur sebagai KEK dengan fokus kesehatan dan pariwisata kesehatan; detail angka fasilitas fiskal (misalnya tarif PPh tertentu, pembebasan PPN/PPnBM, fasilitas kepabeanan) tidak dirinci langsung di PP tersebut tapi diatur lintas regulasi KEK.

Pola yang terlihat di KEK lain (per Juni 2026, mengacu pada PMK terkait KEK secara umum) biasanya mencakup:

• Fasilitas PPN/PPnBM untuk barang/jasa tertentu di dalam kawasan;
• Fasilitas PPh badan untuk jangka waktu tertentu, tergantung nilai investasi dan sektor;
• Fasilitas kepabeanan (pembebasan/pengurangan bea masuk, pajak impor) untuk barang modal dan bahan baku tertentu.

Ambang minimal investasi dan sektor yang berhak mendapatkan fasilitas KEK Sanur dapat bervariasi dan bergantung pada:

• Klasifikasi kegiatan (utama vs penunjang);
• Nilai investasi (umumnya dinyatakan dalam rupiah atau dolar AS);
• Komponen teknologi dan R&D; dan
• Kebijakan terkini pemerintah terhadap pariwisata kesehatan.

Per Juni 2026, belum ada satu dokumen publik tunggal yang merinci angka ambang khusus KEK Sanur secara terpisah dari kerangka umum KEK. Data di lapangan cenderung bersifat case-by-case dan dibahas antara investor, Administrator KEK, dan Kemenkeu/Kementerian Investasi. Tidak ada jaminan bahwa proyek tertentu otomatis mendapat seluruh fasilitas; eligibility bersifat selektif dan bisa berubah ketika aturan direvisi.

Perizinan KEK Sanur untuk Pelaku Usaha Penunjang

Pelaku usaha penunjang di KEK Sanur (F&B, retail, logistik internal, jasa kebersihan, laundry, IT, dan lain-lain) mengikuti kerangka OSS standar, dengan beberapa catatan:

• Jika berlokasi di dalam KEK, tetap perlu NIB yang menyebut lokasi di KEK Sanur.
• Perizinan lingkungan dan bangunan biasanya lebih sederhana, terutama jika menempati space dalam gedung yang sudah memiliki PBG/SLF.
• Untuk sektor seperti makanan/minuman, farmasi, alat kesehatan, perbankan, asuransi, dan jasa keuangan lain, tetap ada izin sektor (BPOM, OJK, BI, dsb.) terlepas dari lokasi KEK.
• Untuk fasilitas penunjang logistik, pergudangan, dan cold chain, potensi fasilitas fiskal KEK (kepabeanan dan pajak) bisa relevan, tergantung peran mereka dalam rantai pasok kawasan.

Kompleksitas, Perubahan Aturan, dan Perlu Tidaknya Konsultan

Perizinan kek Sanur melalui OSS tampak linear di atas kertas, tetapi di lapangan menghadapi beberapa sumber kompleksitas:

1. Perubahan regulasi – pasca UU Cipta Kerja, sejumlah PP dan Permen telah beberapa kali direvisi, termasuk di lingkungan dan tata ruang. Angka ambang Amdal/UKL-UPL, klasifikasi risiko KBLI, dan format perizinan bisa berubah.
2. Integrasi sistem OSS – sinkronisasi antara OSS dan sistem K/L teknis (Kemenkes, KemenLHK, ATR/BPN, PUPR, Kemenkeu) masih terus disempurnakan. Waktu respons dan interpretasi di lapangan bisa beragam.
3. Spesifik sektor kesehatan – standar global yang diincar KEK Sanur (pariwisata kesehatan internasional) menuntut kelas fasilitas yang tinggi. Regulasi nasional sering minimum, sementara operator mengincar standar internasional (JCI dan sejenis) yang menambah layer persyaratan desain dan operasional.
4. Struktur lahan di atas HPL – struktur HGB di atas HPL dan/atau skema kerja sama lain (BOT, joint venture) harus tertata rapi agar tidak memicu problem legal di masa depan. Hal ini lintas disiplin: hukum pertanahan, pajak, dan perizinan.

Karena itu, banyak investor KEK Sanur bekerja dengan kombinasi:

• Konsultan OSS/perizinan nasional,
• Konsultan hukum investasi dan pertanahan,
• Konsultan arsitektur/engineering yang memahami standar RS/klinik,
• Tim internal kepatuhan dan manajemen risiko.

Jika Anda ingin diperkenalkan ke mitra setup yang terbiasa dengan PT PMA, OSS, dan struktur HGB di KEK, Anda bisa plan your trip dan menyertakan nomor WhatsApp Anda; tim kami dapat mengatur pertemuan eksplorasi awal dengan pihak-pihak tepercaya. Tidak ada yang bisa membayar untuk mengubah apa yang kami publikasikan; jika Anda berlanjut menggunakan salah satu mitra, mereka mungkin membayar referral fee kepada kami tanpa biaya tambahan bagi Anda.

Ringkasan Alur Izin Berusaha KEK Sanur

Entitas usaha

PT PMA atau PT lokal dibentuk dan disahkan Kemenkumham.

NIB KEK Sanur

Diajukan melalui OSS RBA dengan lokasi usaha di KEK Sanur dan KBLI yang relevan.

Perizinan dasar

KKPR (kesesuaian ruang), persetujuan lingkungan (UKL-UPL/Amdal bila wajib), PBG dan SLF.

Izin sektor kesehatan

Untuk RS/klinik/lab: izin operasional dari Kemenkes/dinas, plus standar SDM dan fasilitas.

Penetapan pelaku usaha KEK

Koordinasi dengan Administrator KEK untuk registrasi dan akses potensial ke fasilitas KEK.

Operasional & compliance berkelanjutan

Pemenuhan kewajiban pelaporan, pajak, ketenagakerjaan, akreditasi, dan standar mutu.

Penafian Penting

Seluruh uraian di halaman ini merujuk pada regulasi nasional KEK, OSS berbasis risiko, dan informasi publik terkait KEK Sanur per Juni 2026. Regulasi Indonesia di bidang investasi, perpajakan, kesehatan, lingkungan, serta tata ruang sering berubah melalui UU, PP, Perpres, Permen, dan Surat Edaran.

• Halaman ini bukan nasihat hukum, pajak, atau perizinan resmi.
• Kelayakan terhadap fasilitas fiskal/non-fiskal KEK dinilai kasus per kasus oleh otoritas terkait.
• Tidak ada bagian manapun yang dapat dianggap sebagai jaminan bahwa izin, fasilitas, atau benefit apa pun akan disetujui untuk proyek Anda.
• Sebelum mengambil keputusan investasi, Anda wajib berkonsultasi dengan penasihat profesional independen dan memverifikasi langsung ke Administrator KEK Sanur serta Kementerian/Lembaga terkait.

FAQ Izin Usaha KEK Sanur

Apakah saya wajib membentuk PT PMA untuk investasi asing di KEK Sanur?

Ya, secara umum investor asing harus menggunakan PT PMA sesuai ketentuan penanaman modal Indonesia. Komposisi saham dan bidang usaha harus sesuai daftar kegiatan usaha yang terbuka/terbatas bagi investasi asing, termasuk batasan khusus di sektor kesehatan dan pariwisata.

Berapa lama proses izin usaha di KEK Sanur lewat OSS?

Secara teoritis beberapa izin dapat terbit sangat cepat setelah data lengkap (hitungan hari untuk NIB). Namun, untuk proyek besar terutama rumah sakit atau hotel kesehatan, waktu nyata bisa menjadi beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun karena melibatkan dokumen lingkungan, PBG/SLF, izin sektor kesehatan, dan koordinasi lintas instansi.

Apakah semua usaha di KEK Sanur otomatis mendapat insentif pajak?

Tidak. Fasilitas fiskal KEK diberikan berdasarkan sektor, nilai investasi, dan pemenuhan persyaratan administratif maupun substantif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Dewan Nasional KEK. Penilaian dilakukan per kasus dan dapat berubah seiring revisi regulasi.

Bisakah saya hanya menyewa ruang kecil di KEK Sanur untuk usaha penunjang?

Bisa, sepanjang jenis usaha Anda diperbolehkan di zonasi tersebut dan Anda memperoleh perjanjian sewa/kerjasama yang sah dengan pengelola atau pemilik bangunan. Anda tetap harus mengurus NIB dan izin yang relevan melalui OSS dengan mencantumkan lokasi di KEK Sanur.

Apakah halaman ini bisa dijadikan dasar resmi pengambilan keputusan hukum?

Tidak. Halaman ini bersifat informasional, disusun dari regulasi dan sumber publik per Juni 2026, dan tidak menggantikan nasihat hukum atau pajak profesional. Selalu verifikasi ke Administrator KEK dan penasihat independen sebelum bertindak.